JAKARTA, - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa partainya mendukung pemekaran Papua.
Diharapkan pemekaran di Papua berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan dan kesehatan Orang Asli Papua (OAP) akan meningkat.
“Kami, FPKS DPR RI sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/7/2022).
"Pemekaran harus mampu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR RI menyatakan selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah, kemudian membiarkan dana tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan papua Barat.
“Dana puluhan triliun digelontorkan untuk Otsus namun dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua. Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik.”
Secara khusus anggota DPR RI asal Dapil DI Yogyakarta ini menekankan bahwa pemekaran, otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama yaitu Orang Asli Papua.
“Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju pada Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini merasa terpinggirkan, termarjinalkan, inferior dan merasa hanya diperalat saja. OAP merasa makin tersisih dengan hadirnya para pendatang ari berbagai daerah di Indonesia," kata dia.
"Ini problem serius dan pemerintah harus fokus menyelesaikanya. Persoalan pemekaran, dana otsus hanyalah metode atau sarana sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana otsus dan pemekaran wilayah," tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mengusulkan adanya Kementrian Percepatan Pembangunan khusus Papua dan Indonesia Timur.
"Adanya kementrian ini agar bisa fokus dan cepat menangani berbagai masalah Papua," pungkasnya.
